Peringatan Hari Pers Nasional 2026: Tantangan Oligarki Media dan Kebebasan Jurnalis

Pengenalan

Jakarta, dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat" diangkat sebagai refleksi atas kondisi pers di Indonesia. Namun, Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) menilai tema tersebut justru menyoroti tantangan serius yang dihadapi oleh dunia pers, terutama terkait oligarki media dan kedekatan kekuasaan dengan ruang redaksi.

Masalah Struktural dalam Pers

Ketua Umum AMJI-RI, Arham MSi La Palellung, mengungkapkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers saat ini tidak selalu tampak dalam bentuk pembredelan atau sensor yang jelas. Ancaman tersebut lebih halus, ditandai oleh konsentrasi kepemilikan media, ketergantungan ekonomi, serta hubungan transaksional dengan pihak berkuasa.

“Pers tidak akan pernah benar-benar sehat selama ia bergantung pada kekuasaan dan modal yang sama-sama tidak menyukai kritik,” ujar Arham saat memperingati HPN 2026 di Jakarta.

Peta Kepemilikan Media yang Mengerucut

Menurut Arham, dalam dua dekade terakhir, peta kepemilikan media di Indonesia semakin terpusat pada segelintir kelompok usaha yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini membuat independensi redaksi menjadi rentan.

Sebagian media, alih-alih berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan, justru terjebak dalam peran legitimasi, di mana isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan elite seringkali diabaikan atau diredam.

Dampak terhadap Demokrasi

Arham menegaskan, hubungan yang tidak sehat ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Ketika pers kehilangan keberanian, masyarakat pun kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan menyeluruh.

“Ekonomi tidak akan berdaulat jika informasi dikendalikan. Bangsa tidak akan kuat jika pers takut mengoreksi kekuasaan,” tegasnya.

Kriminalisasi Jurnalis dan Kontrol Anggaran

AMJI-RI juga menyoroti fenomena kriminalisasi terhadap jurnalis dan penggunaan hukum untuk membungkam kerja jurnalistik yang kritis. Meskipun tidak selalu berakhir pada vonis, proses hukum yang berkepanjangan seringkali menciptakan efek gentar di ruang redaksi.

Dalam konteks pengawasan anggaran dan kebijakan publik, lemahnya fungsi kontrol pers memberikan ruang bagi praktik korupsi dan penyimpangan kekuasaan, terutama di tingkat daerah. Ketertutupan informasi dan kedekatan media dengan penguasa membuat banyak penyimpangan berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Seruan untuk Independensi Pers

AMJI-RI menegaskan bahwa peringatan Hari Pers Nasional seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah industri media dan keberanian jurnalisme di Indonesia. “Jika pers hanya dirayakan, tapi tidak dilindungi independensinya, maka tema besar HPN akan terus berulang tanpa perubahan nyata,” kata Arham.

Dalam pernyataannya, AMJI-RI menyerukan konsolidasi jurnalis independen untuk memperkuat jurnalisme berbasis data, etika, dan keberanian moral. Mereka juga mendorong kemandirian ekonomi media agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik.

“Pers yang sehat lahir dari jurnalis yang merdeka. Tanpa itu, demokrasi akan berjalan tanpa pengawas,” pungkas Arham.