SBY: Tren Unilateralisme Perlambat Transisi Energi dan Aksi Iklim Global

Nilai-nilai multilateralisme dinilai telah luntur. Kebersamaan negara-negara dalam memerangi perubahan iklim, misalnya, yang tidak lagi sama.

Oleh Aditya Putra Perdana

07 Okt 2025 13:03 WIB · Ekonomi & Bisnis

Arus transisi energi global tampak melambat. Pergeseran ini tidak lepas dari menguatnya tren unilateralisme di beberapa negara, yang dipicu oleh beragam faktor, mulai dari ketegangan geopolitik hingga upaya mengamankan sumber daya di dalam negeri. Padahal, sebagai isu bersama, perubahan iklim menuntut kolaborasi lintas negara demi menjaga keberlangsungan Bumi.

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pandangan tersebut saat memberikan sambutan pada Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) di Jakarta, Senin (6/10/2025). Menurut SBY, kehangatan dan kebersamaan antarnegara, yang dahulu tecermin dari hubungan para pemimpinnya, kini telah memudar.

SBY menyebut negara-negara G20 kompak saat menghadapi krisis keuangan global pada 2008-2009. Kini, pemandangan serupa tak lagi tampak. ”Kohesi sudah tidak seperti dulu. Dulu ada kehangatan. Pemimpin G20 kadang-kadang bercanda. Ada George Bush, Barack Obama, VladimirPutin, Hu Jintao, Xi Jinping, David Cameron, dan sebagainya. Sekarang no more. Never again,” kata Presiden RI periode 2004-2014 tersebut.

Situasi global saat ini, lanjut SBY, tampak kurang cerah untuk mengimplementasikan agenda besar seperti menyelamatkan Bumi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta membuat masyarakat dunia semakin sejahtera dan berkeadilan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai-nilai multilateralisme, kolaborasi, dan kerja sama.

Yang ada saat ini ialah munculnya unilateralisme. ”Banyak sekali yang berpikiran ultranasionalis. G-zero, every country for itself. Ini berbahaya. Sebab, siapa yang akan menangani agenda global seperti pembangunan berkelanjutan dan memerangi krisis iklim sekarang ini kalau mereka sibuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri?” ujar SBY.

Ia memahami jika kepentingan nasional adalah yang utama dan di atas segalanya. Namun, seharusnya hal itu dijalankan tanpa meninggalkan kewajiban internasional untuk menyelamatkan agenda global.

SBY juga berpandangan, saat ini, dana di tingkat global lebih banyak diarahkan untuk membangun kekuatan militer, salah satunya untuk tujuan pengamanan geopolitik. Dana tersebut tidak lagi diarahkan untuk menangani isu lingkungan ataupun menyelesaikan pembangunan dunia berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.

​Apabila ada pemimpin dunia yang tidak percaya bahwa Bumi sedang mengalami krisis lingkungan, atau percaya tetapi tidak melakukan apa-apa, maka pemimpin tersebut tidak bertanggung jawab sekaligus imoral. Sebab, sejatinya hal itu terkait dengan nasib generasi masa depan.

Bagaimanapun, setiap pemimpin di dunia mesti memiliki visi yang jelas dengan pemikiran yang tepat, yang juga diikuti dengan kebijakan yang tepat serta dapat diimplementasikan. ”Lalu, mengajak semua pihak terlibat. Pemerintah harus memimpin, kemudian mengajak sektor swasta, para ahli, dan akademisi agar ada inovasi yang dilakukan dengan menggunakan sains dan teknologi,” tutur SBY.

Dalam transisi energi, termasuk di Indonesia, kepemimpinan di semua level memegang peranan penting. Menurut SBY, dalam memastikan target-target transisi energi terwujud, kemajuannya (progress) perlu dikawal. Apabila meleset, perlu dipastikan ada upaya untuk memperbaikinya dan mengembalikannya ke jalur yang benar.

SBY pun menyampaikan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan energi Indonesia sekaligus menyelamatkan Bumi dan kehidupan manusia di masa depan. Menurut dia, semua pihak mesti terlibat untuk ikut mewujudkan visi dan misi pemerintah yang berkaitan dengan penyelamatan Bumi dari krisis lingkungan dan iklim.

Daya saing

Chairperson Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Mari Elka Pangestu menambahkan, salah satu pekerjaan rumah Indonesia saat ini ialah bagaimana meningkatkan investasi dalam transisi energi. Bukan hanya terkait pasokan (supply), melainkan juga investasi pada infrastruktur ketenagalistrikan yang akan menyalurkan daya dari pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Hal tersebut penting karena kemampuan akses terhadap energi bersih juga turut memengaruhi daya saing industri nasional. ”Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada model pertumbuhan berbasis energi fosil jika ingin kompetitif dan tangguh di masa depan. Kita memerlukan aksi itu sekarang,” ujar Mari.

​Di samping menumbuhkan daya saing industri, transisi energi juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan Peta Jalan Tenaga Kerja Hijau yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja hijau berkisar 4,7 juta–5,3 juta orang pada 2029, terutama di sektor energi terbarukan dan industri pendukungnya.

Namun, Indonesia juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menangkap peluang tersebut. Sebab, pada kondisi saat ini, Indonesia hanya punya sekitar 20 persen tenaga kerja yang bisa mengerjakan sederet pekerjaan hijau (green jobs) yang akan tersedia. Pengembangan keterampilan hijau (green skills) pun mesti terus dipacu.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga semester I-2025, realisasi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional mencapai 16 persen. Angka itu masih di bawah target yang selama ini dicanangkan, yakni 23 persen pada 2025. Kini, dari perkembangan terbaru, realisasi sebesar 23 persen diperkirakan baru tercapai pada 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi mengatakan, pemerintah akan mengupayakan realisasi energi terbarukan sebesar mungkin. Indonesia memiliki modal penting berupa potensi energi terbarukan total sebesar 3.687 gigawatt (GW).

Transisi energi, menurut Eniya, bukan lagi sebatas wacana, melainkan telah menjadi peta jalan yang harus dipegang bersama. Berbagai jenis energi terbarukan, seperti surya, angin, air, panas bumi, dan laut, akan dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Indonesia sejatinya memiliki peluang menjadi pelaku utama dalam program dekarbonisasi di dunia.

Mesin pertumbuhan

Di acara yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, reformasi kebijakan dan regulasi diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam transisi energi. Perluasan investasi energi terbarukan dan dorongan terhadap efisiensi energi akan berperan menjaga daya saing industri Indonesia di masa depan.

”Pengembangan energi terbarukan juga perlu beriringan dengan penerapan ’pensiun dini’ PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batubara agar benar-benar mewujudkan swasembada dan ketahanan energi selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo,” tegasnya.

​Menurut dia, transisi energi adalah mesin pertumbuhan ekonomi baru, yang dampaknya tercipta melalui lima pilar utama. Pertama adalah investasi untuk membangun pembangkit listrik energi terbarukan, jaringan listrik pintar (smart grid), dan sistem penyimpanan energi. Kedua, pembangunan industri manufaktur yang akan menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok global.

Ketiga, penciptaan lapangan kerja hijau yang akan membuka peluang bagi jutaan tenaga kerja baru. Keempat adalah peningkatan produktivitas masyarakat seiring berkurangnya polusi udara sehingga menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Kelima, penguatan ketahanan energi seiring berkurangnya ketergantungan terhadap fluktuasi harga energi global dan penghematan devisa dari impor bahan bakar fosil.

untuk indonesia energi terbarukan transisi energi sby susilo bambang yudhoyono SDGs SDG07-Energi Bersih dan Terjangkau

Kerabat Kerja

Penulis:

Aditya Putra Perdana

|

Editor:

Aris Prasetyo

|

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan