Proyek lumbung pangan skala besar atau food estate yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dinilai telah gagal memenuhi harapan tersebut. Beberapa daerah yang terlibat dalam proyek ini mengalami dampak negatif, seperti perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, pemerintah tetap melanjutkan proyek ini.
Di penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan food estate di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini mencakup area seluas 2,29 juta hektare yang direncanakan untuk pengembangan sawah, perkebunan tebu, serta pabrik gula dan bioetanol.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa proyek food estate di Merauke merupakan pengulangan dari proyek-proyek sebelumnya yang tidak berhasil. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat proyek serupa yang dikenal dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang juga mengalami kegagalan dan meninggalkan berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya bagi masyarakat Papua.
Pemerintah melanjutkan MIFEE dengan pendekatan baru yang disebut food estate dan memperluasnya ke berbagai wilayah lainnya, seperti Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera, dan Jawa. Proyek ini menempatkan korporasi dan aparat militer sebagai pelaksana di lapangan.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, proyek food estate di Merauke dan wilayah lainnya masih menjadi sorotan. Kritikan terhadap proyek ini mencerminkan keraguan akan efektivitasnya dalam mencapai tujuan ketahanan pangan yang diharapkan.