Produktivitas RI Terendah di ASEAN, Bappenas Luncurkan Masterplan Produktivitas Nasional 2025-2029

Indonesia mengalami masalah struktural, seperti kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses pembiayaan, dan lambatnya adaptasi teknologi.

Oleh Caecilia Mediana

07 Okt 2025 17:57 WIB · Ekonomi & Bisnis

JAKARTA, KOMPAS — Selama satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan tingkat produktivitas Indonesia hanya mencapai 2,6 persen. Capaian Indonesia ini terendah di antara negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pungkas Bahjuri saat peluncuran dokumen ”Masterplan Produktivitas Nasional 2025-2029”, Selasa (7/10/2025), di Jakarta.

”Rendahnya tingkat produktivitas Indonesia berakar pada masalah struktural, seperti kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses pembiayaan, lambatnya adaptasi teknologi, serta lemahnya keterhubungan riset dengan industri dan pendidikan. Kondisi tersebut tampak jelas di sejumlah daerah,” tutur Pungkas.

Baca Juga Pemerintah Berencana Bentuk Lembaga Produktivitas Nasional

Menurut dia, di sejumlah daerah, arus investasi yang besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan. Di beberapa daerah lainnya, tingkat produktivitas menopang perekonomian.

Pada saat yang sama, secara nasional, struktur industri mengalami pergeseran. Pungkas menyebutkan, sektor manufaktur yang dulu jadi motor industrialisasi nasional sekarang melemah. Sektor jasa tumbuh pesat, tetapi masih terkonsentrasi pada kegiatan bernilai tambah rendah.

”Kondisi tersebut ditambah dengan tertinggalnya industri skala kecil untuk naik kelas. Akibatnya, kesenjangan produktivitas antarsektor tetap melebar,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Asian Productivity Organization Indra Pradana Singawinata menambahkan, kontribusi ekspor manufaktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) berkisar 22 persen pada 2023. Porsi manufaktur dalam PDB turun jauh dari puncaknya dua dekade lalu.

Berdasarkan riset yang organisasi itu lakukan, empat negara di Asia bisa bergeser menjadi negara maju ketika kontribusi manufakturnya terhadap PDB mencapai 40 persen, seperti Jepang. Menurut dia, jika Indonesia hanya melakukan kegiatan industri dan bisnis seperti biasa, Indonesia akan susah menggapai target Indonesia emas 2045.

Oleh karena itu, bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Asian Productivity Organization menawarkan konsep pertumbuhan berbasis produktivitas atau total factor productivity led growth di mana efisiensi, inovasi di segala bidang, adopsi teknologi, kualitas kelembagaan, keterampilan masa depan, dan ekosistem inovasi, menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga Produktivitas Rendah, Apakah Sistem Kerja RI Sudah Tepat?

”Dokumen Masterplan Produktivitas Nasional 2025-2029 berbasis pada eksekusi. Total factor productivity fokus pada revitalisasi manufaktur, penguatan layanan teknologi, penurunan kesenjangan kapasitas UMKM, hingga pengurangan kesenjangan produktivitas antar daerah,” tutur Indra.

Pungkas menyebut bahwa keberhasilan peningkatan produktivitas di Indonesia tergantung dari investasi berkelanjutan di teknologi, pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, infrastruktur, dan kolaborasi antarkementerian/lembaga. Semua itu sudah dijabarkan dalam dokumen Masterplan Produktivitas Nasional 2025-2029.

Jadi panduan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy menekankan, pertumbuhan ekonomi adalah cermin kondisi produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berarti produktif.

Dokumen Masterplan Produktivitas Nasional 2025-2029 akan menjadi panduan praktik kementerian/lembaga dan daerah. Menurut Rachmat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu supaya ada upaya-upaya peningkatan produktivitas di daerah.

Mendagri Tito Karnavian, yang hadir di acara yang sama, mengatakan, dengan total anggaran gabungan APBN dan APBD yang mencapai sekitar Rp 4.000 triliun dan Rp 1.300 triliun di daerah, pengelolaan yang efisien menjadi tantangan besar bagi tata kelola anggaran nasional.

Dia telah menyampaikan lima arahan utama kepada pemerintah daerah. Di antaranya, soal efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD, inovasi pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, dan peningkatan peran swasta dengan kemudahan perizinan.

Saat terjadi pengurangan transfer dari pusat ke daerah (TKD) pada 2025, Tito mencontohkan, ada sejumlah kepala daerah yang tidak mengeluh. Salah satunya adalah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kabupaten ini melakukan penyisiran anggaran birokrasi dan berhasil menghemat Rp 462 miliar. Dana itu kemudian dialihkan untuk membangun sistem irigasi.

Baca Juga Produktivitas dan Transparansi Rendah, Momok Investor di Indonesia

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, tantangan peningkatan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK dan sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan realitas tersebut agar lebih tepat sasaran.

Kemenaker berupaya mengambil langkah konkret dalam mendukung peningkatan produktivitas nasional. Misalnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kementerian tengah membangun program Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja.

”Kami mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo berbagai daerah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan dan sektor industri,” ucapnya.

produktivitas nasional Masterplan produktivitas nasional bappenas kemenaker

Kerabat Kerja

Penulis:

Caecilia Mediana

|

Editor:

Agnes Theodora

|

Penyelaras Bahasa:

Teguh Candra