Perluasan Program Transportasi Gratis DKI Jakarta Perlu Transparansi dan Integrasi

Ringkasan Berita:

Dwi Rio Sambodo menilai kebijakan transportasi publik gratis bagi 15 golongan di Jakarta merupakan tahap awal (stimulus) menuju perluasan program yang lebih progresif dan menjangkau lebih banyak warga.

Perluasan program harus disertai prasyarat, seperti tata kelola transportasi yang transparan, minim korupsi, serta integrasi BUMD agar pembiayaan lebih efisien dan bisa dialokasikan ke golongan lain.

Rio mendorong adanya target tahunan yang jelas di era kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai kebijakan pembebasan biaya transportasi publik bagi 15 golongan di Jakarta harus dimaknai sebagai tahap awal menuju program yang lebih luas dan progresif.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan stimulus atau rangsangan untuk mendorong pembebasan biaya transportasi yang lebih meluas di masa mendatang.

“Kita harus memaknai pembebasan pembiayaan terhadap 15 sampai 16 golongan transportasi publik di Jakarta itu sebagai tahapan, sebagai stimulus untuk menuju tahapan berikutnya yang lebih progresif,” kata Rio, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebut, saat ini cakupan 15 hingga 16 golongan tersebut setara dengan sekitar 8 persen dari total penduduk Jakarta, atau hampir satu juta warga.

“Artinya ke depan itu bisa dilakukan tahapan-tahapan ke sana. Itu pertama,” katanya.

Namun demikian, Rio menekankan perlu adanya sejumlah prasyarat jika program ini ingin diperluas. Salah satunya terkait pengelolaan kelembagaan transportasi yang transparan dan minim potensi korupsi.

“Bagaimana pengelolaan kelembagaan transportasi ini bisa transparan dan meminimalisir potensi korupsi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi badan pengelola transportasi di Jakarta. Saat ini terdapat tiga BUMD yang membidangi sektor transportasi.

“Kalau itu bisa diintegrasikan secara kelembagaan, paling tidak pembiayaan bisa lebih low. Kalau lebih low, maka itu bisa menjadi ruang untuk mengalokasikan golongan-golongan yang lainnya lagi,” jelasnya.

Rio juga meminta adanya target yang jelas dalam satu periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

“Setiap tahun berapa dan apa, setiap tahun apa dan berapa. Paling tidak satu periode Pak Pramono Anung-Pak Rano Karno ini ada progres yang kita dapatkan,” katanya.

Ia optimistis perluasan program transportasi gratis bukan hal yang mustahil. Menurutnya, kebijakan tersebut juga dapat mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

“Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin-mungkin saja dan saya pasti mendukung. Sehingga kendaraan-kendaraan privat itu bisa makin diminimalisir,” ujarnya.