Pentingnya Ketahanan Energi Nasional di Tengah Konflik Global

Jakarta, benang.id — Meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global menimbulkan keprihatinan serius bagi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo).

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi sekaligus Ketua Umum Aspebindo, Dr Anggawira MM MH, menilai konflik di kawasan Timur Tengah telah berkembang dari dinamika geopolitik regional menjadi konfrontasi antarnegara yang berpotensi menimbulkan gangguan signifikan terhadap rantai pasok energi dunia, khususnya pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.

“Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz. Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi,” ujar Anggawira, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.

Hipmi mencatat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak yang telah melampaui 50 persen menjadikan perekonomian nasional sangat rentan terhadap imported inflation akibat gejolak harga energi internasional. Kenaikan harga minyak mentah global berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN, khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi.

Di sisi lain, Aspebindo menilai potensi kenaikan harga LNG di pasar spot Asia akibat konflik global akan berdampak langsung terhadap biaya pokok penyediaan listrik nasional, mengingat sebagian pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada pasokan LNG impor berbasis harga pasar.

Dalam situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, Hipmi dan Aspebindo menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas energi nasional dan melindungi daya tahan sektor industri.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan sektor industri, Hipmi dan Aspebindo merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengaktifkan Protokol Darurat Energi Nasional

Pemerintah perlu meningkatkan cadangan operasional BBM nasional sebagai buffer terhadap potensi gangguan pasokan global.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Energi Domestik

Pemanfaatan batubara dan gas bumi domestik untuk sektor ketenagalistrikan perlu dimaksimalkan guna mengurangi ketergantungan terhadap LNG berbasis harga spot.

3. Penguatan Kontrak Energi Jangka Panjang

Pemerintah perlu mengamankan kontrak LNG jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga energi primer nasional.

4. Pembentukan Energy Supply Shock Task Force

Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus untuk memantau dan merespons secara cepat dampak konflik global terhadap rantai pasok energi nasional.

Anggawira menegaskan bahwa dalam kondisi ketidakpastian geopolitik global, pemerintah perlu menyeimbangkan agenda transisi energi jangka panjang dengan kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional dalam jangka pendek.

“Transisi energi tetap penting, namun dalam situasi konflik global, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri nasional,” tegas Anggawira. (*/GK)