Pemerintah Siapkan Rp 12,83 Triliun untuk Stimulus Ekonomi Menjelang Lebaran 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi menjelang Lebaran 2026 dengan total Rp 911,16 miliar untuk diskon transportasi dan Rp 11,92 triliun untuk bantuan pangan.

Kebijakan ini ditujukan menjaga daya beli sekaligus mendorong konsumsi dan mobilitas selama periode mudik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran diskon transportasi bersumber dari APBN dan non APBN.

“Dalam rangka libur hari besar nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskonasi. Total anggarannya adalah Rp 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non APBN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (10/2/2026).

Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api 30 persen untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.

Diskon tiket kapal laut 30 persen berlaku untuk perjalanan PT Pelni pada 11 Maret sampai 5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang.

PT ASDP memberikan diskon hingga 100 persen untuk jasa kepelabuhanan pada 12 sampai 31 Maret 2026 dengan target 2,4 juta penumpang dan sekitar 945.000 kendaraan.

Diskon tiket pesawat 17 sampai 18 persen berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi pada 14 sampai 29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.

Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere pada 24 sampai 27 Maret 2026 bagi aparatur sipil negara dan mengimbau sektor swasta mengikuti kebijakan serupa.

Untuk memperkuat daya beli, pemerintah menyalurkan bantuan pangan senilai Rp 11,92 triliun kepada 5,04 juta keluarga dari desil 1 hingga desil 4.

Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan selama dua bulan. Penyaluran dimulai saat Ramadan.

Pemerintah mengacu pada pengalaman Lebaran 2025 ketika mobilitas mencapai 154,62 juta orang dan pertumbuhan ekonomi kuartal IV tercatat 5,39 persen. Sepanjang 2025, ekonomi tumbuh 5,11 persen.

Melalui kombinasi diskon transportasi, kerja fleksibel, dan bantuan pangan, pemerintah menargetkan konsumsi rumah tangga tetap kuat pada awal 2026.