Komisi V Usulkan Taksi Laut dan Kereta Bawah Tanah Atasi Kemacetan Bali

DESEMBER – Komisi V DPR RI menilai persoalan kemacetan di Bali membutuhkan terobosan transportasi yang terintegrasi dan berbasis jangka panjang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengusulkan optimalisasi taksi laut serta pembangunan kereta api bawah tanah sebagai solusi strategis mengurai kepadatan lalu lintas di Pulau Dewata.

Usulan tersebut disampaikan Ridwan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Denpasar, Bali, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, kemacetan yang semakin parah, khususnya di kawasan wisata, dipicu minimnya moda transportasi publik yang memadai. Ketergantungan pada kendaraan pribadi membuat beban jalan darat kian berat, sementara kapasitas infrastruktur terbatas.

“Kurangnya transportasi massal melahirkan kemacetan padat. Solusinya, taksi laut harus diadakan dan fasilitas transportasi massal seperti kereta api bawah tanah perlu dipikirkan secara serius. Ini tidak boleh main-main,” tegasnya.

Ridwan menjelaskan, kondisi geografis Bali yang dikelilingi laut justru membuka peluang optimalisasi jalur perairan sebagai alternatif distribusi mobilitas. Ia menilai pelabuhan-pelabuhan yang ada perlu difungsikan maksimal agar layanan taksi laut bisa terintegrasi dengan transportasi darat dan udara.

Ia juga mendorong percepatan kajian pembangunan kereta bawah tanah guna mengurai kepadatan di titik-titik strategis. Menurutnya, solusi berbasis darat semata tidak lagi cukup menjawab lonjakan jumlah kendaraan dan wisatawan.

“Harus dipikirkan dari sekarang bagaimana membangun kereta api bawah tanah yang mampu mengurai kemacetan. Pelabuhan laut juga harus difungsikan dengan baik agar taksi laut benar-benar termanfaatkan,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ridwan menekankan, peran negara sangat krusial dalam perencanaan dan pembiayaan proyek transportasi massal tersebut. Dengan kontribusi besar Bali terhadap devisa negara serta tingginya angka kunjungan wisatawan setiap tahun, dukungan kebijakan dan anggaran dinilai harus diberikan secara maksimal.

“Kalau tidak dipikirkan sekarang, kepadatan akan terus terjadi. Negara harus hadir, memanfaatkan para ahli untuk merancang perencanaan yang matang,” ujarnya.

Komisi V DPR RI, lanjut Ridwan, berkomitmen mengagendakan pembahasan khusus bersama seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa penanganan Bali tidak bisa disamakan dengan provinsi lain, mengingat karakteristik dan beban mobilitasnya yang unik.

Sebelumnya, konsep water-based transportation juga mengemuka sebagai opsi integrasi transportasi darat, laut, dan udara. Berdasarkan observasi lapangan, waktu tempuh perjalanan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu melalui jalur darat dapat memakan waktu 1,5 hingga 2 jam. Sementara dengan moda taksi laut, perjalanan diperkirakan hanya sekitar 30 menit.

Komisi V berharap langkah konkret segera dirumuskan agar Bali tetap nyaman dikunjungi dan mampu menjaga daya saing sektor pariwisata nasional.

Facebook Comments Box