Dewan Pers Soroti Ketidakselarasan Sinyal Kritik terhadap Presiden Prabowo

Ruang Press - Anggota Dewan Pers Abdul Manan menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan keterbukaan terhadap kritik belum sepenuhnya diterima oleh publik. Hal ini terlihat dari insiden pencabutan akses wartawan setelah pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis.

Awal Kejadian

Insiden tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai apakah tindakan tersebut merupakan kehendak Presiden atau keputusan aparat yang berupaya melindungi kepala negara.

Perkembangan

Abdul Manan menjelaskan bahwa meskipun Presiden mengindikasikan keterbukaan terhadap kritik, sinyal yang diberikan sering kali tidak konsisten. Di sisi lain, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menolak anggapan bahwa pemerintah anti kritik, dan menyebut Presiden sebagai sosok demokrat progresif.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI Kurnia Ramadhana menambahkan bahwa kritik sebaiknya disampaikan secara logis dan kritis, tanpa langsung menuntut tindakan terhadap Presiden. Sementara itu, Dosen UNJ Ubedilah Badrun menyatakan bahwa wacana impeachment adalah bagian dari ruang konstitusional yang dapat diperbincangkan secara rasional, serta mengkritik DPR yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.