Dewan Pers Bahas Verifikasi dan Penguatan Media Lokal di Bontang

Penguatan Media Lokal Melalui Verifikasi

Bontang, 31 Juli 2025 - Pertemuan antara Dewan Pers dan pelaku media lokal di Bontang menjadi momen penting dalam upaya penguatan media di daerah. Acara yang berlangsung di Resto Bontang Nusantara ini dihadiri oleh Yogi Hadi Ismanto, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers di Dewan Pers, serta Bambang Santoso, Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Pupuk Kaltim TV (PKTV). Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan para pelaku media lokal dan membahas regulasi yang mengatur kemitraan antara media dan pemerintah daerah.

Pentingnya Verifikasi untuk Media

Dalam pemaparannya, Yogi Hadi Ismanto menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 50 ribu media di Indonesia, namun banyak di antaranya yang belum memenuhi syarat sebagai perusahaan pers yang sah. Ia menegaskan bahwa verifikasi merupakan hak konstitusional media yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum, terutama ketika media menjalin kerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, penggunaan anggaran negara hanya bisa dilakukan melalui media yang memiliki legalitas dan memenuhi kaidah etika jurnalistik.

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 900/2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik, aspek legalitas, klasifikasi, dan afiliasi media semakin menjadi fokus dalam pengelolaan anggaran komunikasi publik.

Proses Verifikasi yang Lebih Cepat

Yogi juga menjelaskan bahwa proses verifikasi kini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika semua dokumen lengkap, ia menjamin proses verifikasi dapat selesai dalam waktu satu minggu. Ia menyarankan agar pemerintah daerah memfasilitasi verifikasi secara kolektif, seperti yang telah dilakukan di Batam dan Kalimantan Utara.

Selain itu, Yogi menyoroti lemahnya manajemen di banyak media lokal. Banyak media yang didirikan oleh jurnalis, namun saat naik ke posisi direksi, mereka tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai, yang dapat berdampak pada keberlangsungan usaha media tersebut. Oleh karena itu, pembinaan harus mencakup tidak hanya wartawan, tetapi juga penguatan kelembagaan perusahaan.

Tanggapan dari Pemerintah Daerah

Kepala Diskominfo Bontang, Anwar Saadat, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah kota akan menyesuaikan Peraturan Wali Kota dengan regulasi terbaru dan siap memfasilitasi media lokal dalam proses verifikasi. Ia juga menegaskan bahwa anggapan bahwa verifikasi itu rumit perlu diluruskan, dan memberikan contoh bahwa verifikasi PKTV dapat dilalui dengan pendampingan yang tepat.

Sekretaris Daerah Bontang, Aji Erlynawati, juga menekankan pentingnya keberadaan media yang kredibel, terutama mengingat posisi Bontang sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara. Ia menegaskan bahwa media terpercaya berperan penting dalam transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangan Media Lokal

Dari sisi industri, Bambang Santoso menggambarkan kondisi yang semakin berat bagi media lokal, yang tertekan oleh dominasi media sosial dan platform digital. Ia menyatakan bahwa tanpa dukungan pemerintah daerah, banyak media lokal yang akan kesulitan untuk bertahan. Bambang mendorong agar kemitraan antara media dan pemerintah dilakukan secara berkelanjutan dengan regulasi yang jelas.

Dalam diskusi juga dibahas mengenai media sosial, di mana Bambang mengingatkan bahwa produk media sosial bukanlah produk jurnalistik dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Ia menekankan pentingnya membedakan antara akun personal dan media berbadan hukum.

Kesimpulan dan Harapan untuk Media Lokal

Acara ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng untuk memperingati HUT ke-23 ATVLI, yang telah berperan penting dalam mendorong eksistensi televisi lokal di Indonesia. Momen ini diharapkan menjadi titik tolak bagi pelaku media lokal untuk berbenah dan mengikuti aturan yang berlaku dalam upaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas mereka.