AJI Balikpapan Soroti Ancaman Independensi Ruang Redaksi

Ruang Press - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan mengungkapkan kekhawatiran akan semakin kaburnya batas antara kepentingan bisnis perusahaan media dan independensi ruang redaksi. Fenomena ini dinilai mengancam kebebasan pers dan kualitas demokrasi.

Awal Kejadian

Isu ini terungkap dalam diskusi publik yang diadakan untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di Puan Kopi Martadinata. Diskusi bertajuk “Menggugat Sensor Mandiri dan Runtuhnya Pagar Api di Ruang Redaksi” berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026.

Perkembangan

Ketua AJI Balikpapan, Erik Alfian, menyatakan banyak ruang redaksi kini terpengaruh oleh kepentingan ekonomi perusahaan media. Menurutnya, divisi bisnis atau iklan seringkali memiliki pengaruh dalam menentukan arah pemberitaan. Praktik ini berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip independensi jurnalistik.

Erik juga mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan 80 persen dari 655 responden jurnalis melakukan sensor mandiri, dengan topik yang paling banyak disensor mencakup pemberitaan tentang Makan Bergizi Gratis, Proyek Strategis Nasional, isu kriminalitas, dan kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa praktik swasensor ini muncul karena takut terjerat UU ITE dan untuk menjaga keamanan pribadi, yang berdampak buruk bagi akses publik terhadap informasi yang jujur dan utuh.

Respons

Direktur LBH Sentra Juang, Mangara Tua Silaban, menambahkan bahwa liberalisasi media juga memicu intervensi dalam kerja jurnalistik, terutama dari pimpinan perusahaan media. Bentuk intervensi ini dapat berupa pembatalan berita, pengubahan judul, hingga intimidasi terhadap jurnalis.

Lebih lanjut, Mangara menjelaskan bahwa media rintisan merupakan yang paling rentan mengalami tekanan karena ketergantungan pada sumber pendanaan yang seringkali memiliki konflik kepentingan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya redaksi untuk memiliki posisi tawar dan nilai yang kuat agar dapat mempertahankan independensinya.

Kondisi Terakhir

Diskusi ini dihadiri oleh sekitar 25 peserta yang berasal dari berbagai organisasi pers, mahasiswa, komunitas hukum, dan pegiat masyarakat sipil di Balikpapan.