Protes Keras Anggota DPRD Banjarmasin Akibat Aspirasi Tak Diakomodir
Banjarmasin, ANTARA - Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan protes keras dalam rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018. Protes tersebut ditunjukkan dengan menggebrak meja ketika hasil resesnya tidak diakomodir oleh pihak pemerintah kota.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Paripurna pada hari Jumat, Aliansyah meluapkan kekecewaannya karena tidak ada satu pun dari pokok pikirannya yang diperhatikan. "Marah sekali saya, satupun pokok pikiran saya dari hasil reses tidak ada yang diakomodir," ujarnya.
Aliansyah menyatakan bahwa ia merasa tidak ada gunanya mengikuti rapat tersebut, mengingat aspirasi masyarakat yang diusulkannya tidak mendapatkan perhatian. "Percuma saja saya ikut rapat, karena tidak satupun aspirasi masyarakat Banjarmasin Selatan yang saya usulkan mendapatkan perhatian," kata dia.
Dia juga menjelaskan bahwa hanya ada tiga pokok pikiran yang diajukan, yaitu pembuatan jembatan Titian di Gang Serasi Ujung, Kelayan Timur, serta pembangunan jalan lingkungan di Basirih dan Kuin Kecil. "Harusnya kan biar hanya satu yang diakomodir, masa tidak sama sekali, saya kan wakil rakyat yang ada di sana, tentunya memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Arifin Noor, menanggapi bahwa pokok pikiran dewan memang seharusnya diakomodir sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Dia menjelaskan bahwa aspirasi anggota dewan harus dimasukkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang).
Arifin juga menjelaskan bahwa jika aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir, biasanya disebabkan oleh masalah teknis di lapangan atau adanya program yang lebih prioritas. "Semoga pada 2019 ini seluruh aspirasi yang disampaikan bisa diakomodir dan direalisasikan dalam pembangunan," harapnya.
Ketua DPRD Banjarmasin, Hj Ananda, mengakui adanya kericuhan saat rapat tersebut dan menyatakan bahwa kondisi tersebut adalah hal yang biasa dalam rapat. "Biasa, lagi masa politik, jadi agak panas," tuturnya. Dia menambahkan bahwa semua masalah akan diselesaikan secara internal dan akan ada solusinya.
