Ruang Press - Ternate, InfoPublik — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan transportasi laut menjadi fokus utama penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Provinsi Maluku Utara. Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Bandara VVIP Sultan Baabulah, Ternate, Jumat (27/2/2026).
Menurut Menhub, karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan menjadikan kapal laut dan penyeberangan sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama saat lonjakan penumpang pada periode mudik dan arus balik Lebaran. “Kesiapan armada kapal, kelancaran operasional pelabuhan, serta pengawasan keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama,” ujar Dudy.
Pemerintah mengalokasikan 7.150 kuota mudik gratis angkutan laut untuk Maluku Utara atau sekitar 10,82 persen dari total kuota nasional. Layanan tersebut akan dilaksanakan melalui 18 ruas pelayaran yang menghubungkan simpul-simpul utama seperti Ternate, Sofifi, Jailolo, Ambon, hingga Manado.
Selain program mudik gratis, dukungan sarana diperkuat melalui 15 lintasan pelayaran yang dilayani 14 kapal laut, terdiri dari kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), kapal perintis, dan kapal swasta berkapasitas 325 hingga 2.000 penumpang.
Untuk penyeberangan, disiapkan 29 lintasan dengan 13 kapal berkapasitas sekitar 50–400 penumpang. Pemerintah juga mengantisipasi kepadatan di dermaga serta pengawasan terhadap kapal rakyat dan speedboat antar-pulau yang banyak digunakan masyarakat.
Menhub menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengatur akses menuju pelabuhan, manajemen arus penumpang, hingga koordinasi dengan aparat keamanan dan operator transportasi. “Keberhasilan Angkutan Lebaran sangat bergantung pada sinergi pemerintah pusat, daerah, operator, dan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Kementerian Perhubungan mendorong penguatan konektivitas laut di Indonesia Timur melalui optimalisasi kapal Ro-Ro untuk angkutan kendaraan dan logistik, serta pengembangan layanan pesawat amfibi (seaplane) di sejumlah wilayah kepulauan.
Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mobilitas penumpang di kawasan yang secara geografis terpisah oleh laut.
Dengan penguatan armada, optimalisasi lintasan, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, pemerintah menargetkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Maluku Utara berlangsung aman, tertib, dan lancar.