BHS Usulkan Skema Gaji dan Integrasi Angkot untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sopir di Surabaya
Ruang Press - Beritahu.co – Keberlangsungan hidup para sopir angkutan kota (angkot) di Surabaya kini tengah berada di ujung tanduk akibat persaingan transportasi modern yang kian masif. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera mengambil langkah konkret melalui integrasi program transportasi publik.
Dalam acara buka puasa bersama pengemudi angkot dan ojek daring di Surabaya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Jawa Timur ini mengusulkan agar para sopir angkot diberdayakan dalam program feeder Wira-Wiri.
”Saya usul agar sekitar 50 persen kebutuhan pengemudi dalam program Wira-Wiri dapat diisi oleh sopir angkutan kota dan helper yang telah berpengalaman,” tegas Bambang Haryo di hadapan para pengemudi. Sabtu petang (28/2/2026).
Menurut politisi yang akrab disapa BHS ini, Surabaya bisa mencontoh kebijakan peremajaan armada yang dilakukan di Surakarta. Di sana, bemo atau angkot direvitalisasi dengan fasilitas pendingin udara (AC) dan para pengemudinya mendapatkan skema penggajian langsung dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Bambang Haryo Gandeng BRI Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Surabaya
Langkah ini dinilai bukan hanya tentang modernisasi kendaraan, tetapi tentang memberikan kepastian pendapatan dan martabat bagi para pekerja transportasi lama.
Selain integrasi ke Wira-Wiri, BHS melihat peluang besar pada sektor edukasi. Angkot bisa bertransformasi menjadi angkutan khusus wisata pendidikan bagi siswa SD dan SMP.
“Ini bisa dijadikan transportasi kota wisata untuk pendidikan. Anak-anak sekolah yang menuju tempat wisata edukasi seperti kebun binatang bisa diantisipasi oleh bemo, sehingga ekosistem transportasi ini tetap hidup,” tambahnya.
Soroti Nasib Ojol: Atur Kuota Demi Keselamatan
Tak hanya soal angkot, BHS juga memberikan catatan kritis mengenai kondisi pengemudi ojek daring (ojol). Ia menilai penurunan pendapatan yang dirasakan driver saat ini bukan karena sepinya penumpang, melainkan karena jumlah pengemudi yang sudah melebihi batas (over supply).
BHS meminta pemerintah daerah untuk berani meregulasi jumlah pengemudi agar tercipta keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Hal ini krusial karena sektor transportasi berkaitan erat dengan aspek keselamatan publik.
“Kalau suplainya sudah terlalu banyak, jangan ditambah lagi. Harus disesuaikan antara supply and demand. Jika pendapatan pengemudi terus tergerus, kita khawatir akan berdampak pada penurunan standar kenyamanan hingga keselamatan layanan bagi masyarakat,” tutup BHS.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kota Surabaya. Harapannya, regulasi yang tepat segera lahir demi menjaga kesejahteraan para pejuang jalanan sekaligus menjamin keamanan pengguna jasa transportasi di Kota Pahlawan.(bi1)
Konflik Iran-Israel Memanas, Jemaah Umroh Asal Surabaya Ungkap Kondisi Terkini di Makkah
Related Posts
Peristiwa
Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, LMI dan IPHI Pacitan Bahagiakan Ratusan Anak Yatim Lewat Kisah Teladan
Peristiwa
Dongkrak Ekonomi Daerah, Jambi Lepas 19,2 Ton Kopi Robusta Unggulan ke Timur Tengah
Peristiwa
Isu Nasional Memanas, Gerakan Mahasiswa Lintas Provinsi Kepung Pusat Pemerintahan
Peristiwa
Kupon Jalan Sehat 1 Muharram di Surabaya Sempat Ricuh, Pemprov Jatim Buka Suara
Peristiwa
Membentuk Pemimpin Masa Depan Lewat JCI Indonesia Leadership Academy 2026
Peristiwa
Stop Diskriminasi Anak Autis, JCI East Java Gelar Walk For Autism 2026 di Unesa
Recent News
Ruang Redaksi
