PANDEGLANG | BD — Advokasi terhadap pasien BPJS PBI di Pandeglang mendorong Anggota DPRD Banten Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mendesak perbaikan sistem reaktivasi kepesertaan yang dinilainya masih panjang dan berbelit, terutama dalam kondisi darurat.
Selasa (24/2/2026), Abraham menyambangi kediaman Djajahari di Kampung Cicadas, Pandeglang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sekaligus menindaklanjuti persoalan administrasi yang sempat menghambat layanan kesehatannya.
Baca Juga
1 bulan lalu
Wagub Banten Dimyati Natakusumah Bantu Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Pabuaran
Nazwa
Djajahari sebelumnya mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan jari telunjuknya putus. Saat hendak menjalani perawatan, status BPJS PBI miliknya diketahui tidak aktif. Kondisi itu membuat proses administrasi tersendat dan keluarga sempat dihadapkan pada kemungkinan pembiayaan mandiri.
Mendapat laporan dari relawan kesehatan, Abraham yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten turun langsung melakukan advokasi. Ia berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, BPJS, dan instansi terkait agar hak pasien tetap terpenuhi. Setelah melalui proses yang tidak singkat, kepesertaan BPJS PBI Djajahari akhirnya berhasil diaktifkan kembali.
Dari kasus tersebut, Abraham menilai sistem reaktivasi perlu pembenahan menyeluruh. Menurutnya, warga kurang mampu tidak seharusnya dipusingkan dengan prosedur administrasi yang berlarut-larut ketika membutuhkan penanganan medis segera.
Baca Juga
1 bulan lalu
Antisipasi Banjir, Pemkot Tangerang Aktifkan Peringatan Dini Ketinggian Muka Air
Nazwa
“Dalam situasi darurat, negara harus hadir cepat. Mekanisme reaktivasi BPJS PBI perlu disederhanakan agar masyarakat tidak semakin terbebani,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengevaluasi dan mempercepat prosedur layanan bagi peserta PBI. Baginya, layanan kesehatan bukan sekadar urusan administratif, melainkan soal jaminan hak dasar warga negara.
Selain menyoroti sistem, Abraham turut mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga medis. Ia menilai dokter dan perawat merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang bekerja dengan risiko dan tekanan tinggi.
“Kualitas pelayanan akan semakin baik jika kesejahteraan tenaga medis juga diperhatikan,” tegasnya.
Kunjungan tersebut menjadi pesan bahwa akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin tidak boleh terhambat persoalan birokrasi. Kasus Djajahari menjadi refleksi bahwa reformasi pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, masih harus terus diperjuangkan. (*)
kasus BPJS PBI Pandeglang kritik sistem reaktivasi BPJS layanan kesehatan warga miskin Banten status BPJS PBI tidak aktif
Nazwa
Pos lain oleh Nazwa
Pos terkait
HAPIMART Perluas Jangkauan di Jakarta, Resmi Hadir sebagai Anchor Tenant Baru ITC Kuningan
7 bulan lalu
Tinjau Pos Pam Lebaran di Serang, Andra Soni dan Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Relawan
4 minggu lalu
Piala Walikota Tangsel 2025: 800 Peserta Tunjukkan Sportivitas dan Semangat Juang
10 bulan lalu
Puluhan Warga Baduy Bertemu Kapolda Banten
3 tahun lalu
Green Camp 2025: Sinar Mas Land Tanamkan Kepedulian Lingkungan Sejak Dini
5 bulan lalu
Entrepreneur Most Festival 2022 Digelar di Kampus Bisnis Umar Usman
3 tahun lalu
Tidak ada komentar
Tinggalkan Balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Komentar *
Nama *
Email *
Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.